Wamentan RI Sudaryono foto bersama Forkopimda Kabupaten Grobogan dalam kunjugannya dengan tema ” Rembug Tani ” di Gedung Dewi Sri, Sabtu 3/8/2024.
TINTAHITAMNEWS.COM, GROGOGAN – Wamentan RI Sudaryono B.Eng.,M.M, MBA melaksanakan kujungan kerja di Gedung Dewi Sri Jln MH Thamrin Kelurahan Danyang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan pada hari 3/8/2024.
Bertema ” Rembug Tani ” Wamentan bertemu dengan para penyuluh, PPS, Gapoktan, KTNA , Distributor pupuk dan KPL Se-Kabupaten Grobogan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni beserta jajarannya, , Dandim 0717 Grobogan Letkol Arh Muda Setyawan, Kapolres Grobogan diwakili Kompol Gali Atmajaya, Wakil Ketua Sugeng Prasetyo, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Grobogan Iqbal, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Grogogan Subronto, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Grobogan Drs. H. Antoni Said, Administratur Perhutani KPH Purwodadi, Direktur PT. Pupuk Indonesia, Kepala Instansi Vertikal dan Pimpinan BUMN/BUMD dan Dinas pertanian Provinsi Jawa Tengah.
Dalam sambutannya Bupati Grobogan menyampaikan” masyarakat Grobogan sangat bangga salah satu putra terbaik asli Grobogan menjadi Wakil Menteri yang mengurus mayoritas mata pencaharian masyarakat Indonesia, khususnya Kabupaten Grobogan, yaitu Kementerian Pertanian,, ” ucapnya.
” Grobogan sebagai lumbung pangan, memiliki lahan sawah kurang lebih 83 ribu ha dengan komoditas unggulan diantaranya padi, jagung, kedelai, bawang merah, pisang, tebu dan tembakau. Rata-rata produksi padi 800 ribu ton menduduki peringkat 1 Jawa Tengah dan Peringkat 7 Nasional. Selain itu, Grobogan juga penghasil komoditas jagung dan kedelai yang terbesar dalam skala nasional,” jelasnya.
Sektor Pertanian memberi kontribusi 43,6% dari total PDRB Kabupaten Grobogan setiap tahun. Dengan demikian pendapatan per kapita masyarakat amat tergantung pada keberhasilan di sektor Pertanian. Oleh karena itu, selama menjabat Bupati, sektor Pertanian menjadi prioritaskan utama. Pemerintah Daerah dalam berbagai kebijakan, selalu komitmen dalam meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani.
” Yang masih menjadi bahan pembahasan menarik, apalagi disaat tahun politik seperti ini, yaitu permasalahan pupuk bersubsidi. Beberapa waktu lalu saat ada kunjungan dari Bapak Menteri, termasuk Sekjen Pertanian, kami telah mengajukan permohonan bantuan untuk Pupuk Bersubsidi, dan Alhamdulillah Tahun 2024 ini, mendapat Alokasi Urea 83.285 Ton, yakni setara dengan 98,54% dari kebutuhan. Kemudian NPK sebesar 63.302 Ton, atau setara dengan 70,62% dari Kebutuhan. .
Saat ini proses penebusan Pupuk Bersubsidi juga semakin mudah. Selain menggunakan Kartu Tani juga dapat menggunakan KTP dengan i-Pubers. Kami terus berharap, penebusan pupuk bersubsidi agar terus dievaluasi dan dapat lebih mudah lagi,” harapnya.
Dalam acara tersebut Wamentan RI Sudaryono memaparkan bahwa ” Kartu Tani harus dihapus. Hal tersebut juga merupakan aspirasi langsung dari suara petani. Banyak yang terjadi di lapangan, banyak petani yang tidak pegang Kartu Tani, namun dipegang oleh pengecer. Fungsi pemerintah dalam bidang pertanian antara lain memastikan kecukupan pupuk agar hasil pertanian bisa maksimal,” ucapnya.
Persoalan lain yang terjadi di lapangan adalah masih adanya petani yang menanam benih padi yang tidak bersertifikat, maka mulai sekarang tanamlah benih yang bersertifikat agar bisa maksimal yang tidak kalah penting adalah harga jual yang masih rendah, maka kita intruksikan Bulog semaksimal mungkin menyerap hasil pertanian. Keterlambatan pupuk subsidi di daerah lain karena pengecer dan distributor pupuk subsidi tidak cukup modal untuk menebus pupuk,
” Jika ada pengecer pupuk subsidi nakal silahkan laporkan, karena ini merupakan urusan perut rakyat kecil. Beberapa bulan kedepan diprediksi masih akan terjadi kemarau, Pemerintah bersama jajaran TNI hingga Babinsa punya program tambah area tanam. Untuk bisa menambah area tanam dan waktu tanam maka butuh air. Selanjutnya jika ada lahan nganggur dan ada sumber air silahkan ajukan bantuan pompa air kami siap membantu. Tujuan kita agar Indonesia bisa swasembada pangan dan tidak boleh impor pangan,” pungkasnya.
Budi M
